LBH SURAKARTA

DITANGKAP SAAT DEMO

DITANGKAP SAAT DEMO?

Apa Saja Hak Anda Menurut KUHAP Baru

Unjuk rasa yang awalnya tertib bisa berubah ricuh dalam hitungan menit. Aparat lalu membawa sejumlah peserta ke kantor polisi, sementara keluarga di rumah tidak tahu di mana mereka berada dan sampai kapan. Bila Anda atau anggota keluarga Anda ditangkap saat demo, hukum memberi Anda hak yang jelas. Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, keluarga wajib menerima tembusannya paling lama satu hari, penangkapan tidak boleh lebih dari dua puluh empat jam, dan Anda berhak didampingi advokat sejak awal. Aturan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disebut KUHAP baru dan berlaku sejak 2 Januari 2026 menggantikan KUHAP 1981. Satu pengecualian yang mengubah penilaian adalah keadaan tertangkap tangan, karena dalam keadaan itu penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Untuk anak, berlaku pula perlindungan tambahan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

RUMAH DIGELEDAH POLISI

RUMAH DIGELEDAH POLISI,

Apa Saja Hak Anda?

Pagi itu beberapa orang berpakaian sipil mengetuk pintu, mengaku dari kepolisian, dan meminta masuk untuk menggeledah rumah. Saat rumah digeledah polisi, wajar bila Anda bingung harus berbuat apa dan apa yang boleh Anda tanyakan. Polisi memang berwenang menggeledah rumah untuk kepentingan penyidikan, tetapi kewenangan itu dibatasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, penggeledahan rumah pada prinsipnya harus didahului izin ketua pengadilan negeri, disaksikan warga setempat, dan dicatat dalam berita acara. Ada pengecualian untuk keadaan mendesak, dan pengecualian inilah yang paling perlu Anda pahami karena memberi penyidik ruang untuk bertindak lebih dulu dan meminta persetujuan pengadilan belakangan.

SIAPA YANG BOLEH MENYADAP TELEPON ANDA?

SIAPA YANG BOLEH MENYADAP TELEPON ANDA?

Pemberitaan tentang dugaan penyadapan ilegal yang kini disidik kepolisian memunculkan pertanyaan yang dekat dengan keseharian Anda. Apakah percakapan telepon, pesan WhatsApp, atau panggilan video Anda boleh didengar dan direkam orang lain? Jawabannya tidak, kecuali oleh aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan menjalankannya sesuai prosedur. Aturan penyadapan kini bertumpu pada dua undang-undang yang berlaku sejak 2 Januari 2026, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Ada satu batas yang perlu Anda pegang sejak awal. Undang-undang khusus tentang penyadapan yang diperintahkan KUHAP baru belum terbentuk, sehingga sebagian aturan bagi aparat masih menunggu.