DILAPORKAN POLISI KARENA HUTANG?

Dilaporkan ke Polisi karena Utang

Ini Hak Anda Menurut KUHAP Baru

Dilaporkan ke Polisi karena Utang Belum Tentu Dipenjara

Pinjaman dua puluh juta rupiah untuk modal warung lancar dicicil beberapa bulan, sampai dagangan sepi dan pembayaran berhenti. Tak lama kemudian datang surat dari kantor polisi. Pemberi pinjaman melaporkan Anda dengan tuduhan penipuan. Banyak orang yang dilaporkan ke polisi karena utang langsung membayangkan sel tahanan, padahal utang lahir dari perjanjian. Peminjam yang tidak menepati janji melakukan apa yang dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji, dan penyelesaiannya ada di jalur perdata. Pemberi pinjaman dapat menagih, mengirim teguran tertulis yang disebut somasi, lalu bila perlu menggugat ke pengadilan negeri agar utang dibayar berikut ganti ruginya. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga melarang pengadilan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan kepada seseorang dengan alasan ia tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Larangan itu ditujukan kepada pengadilan yang menjatuhkan hukuman, bukan kepada orang yang melapor. Karena itu, laporan pemberi pinjaman tetap sah diterima dan penyidik tetap boleh memeriksa, sebab yang dicari adalah ada tidaknya tipu muslihat ketika uang itu diminta. Tulisan ini mengacu pada KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

UU Ketenagakerjaan Baru

Apa yang Berubah dan Kapan Berlaku?

Beberapa hari terakhir, kabar tentang UU ketenagakerjaan baru beredar cepat di grup percakapan tempat kerja. Ada yang menyebut kontrak kini paling lama empat tahun, ada yang yakin pesangon langsung naik, ada pula yang cemas kontraknya otomatis berubah. Jawaban singkatnya begini: Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memang sudah disetujui DPR bersama pemerintah pada 6 Oktober 2026, tetapi aturannya belum dapat Anda pakai hari ini. Per 14 Oktober 2026, naskah resminya belum diterbitkan dan undang-undang itu belum diundangkan, sehingga hubungan kerja Anda masih tunduk pada aturan lama, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pemerintahnya. Artikel ini menjelaskan pokok perubahan yang sudah diumumkan, kapan aturan baru mulai dipakai, batas yang perlu Anda waspadai, dan apa yang dapat Anda siapkan sejak sekarang.

Memahami Aturan Wajib Halal Siapa yang Terkena Sanksi dan Persiapannya

MEMAHAMI WAJIB HALAL

Siapa yang Terkena Sanksi dan Persiapannya

Bayangkan Anda mengelola warung makan kecil atau menjual kue kering dari dapur rumah, lalu membaca kabar di grup WhatsApp bahwa mulai 18 Oktober 2026 semua dagangan harus bersertifikat halal dan yang belum punya akan dirazia. Kabar itu separuh benar. Wajib halal 18 Oktober 2026 memang berlaku: sejak tanggal itu makanan dan minuman buatan usaha mikro dan kecil, bersama beberapa kelompok produk lain, harus sudah bersertifikat halal. Dasarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Separuh lainnya keliru, dan di situlah batas yang perlu Anda pahami: tidak semua produk harus berlabel halal, sanksinya bersifat administratif dan diawali peringatan tertulis, serta yang berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi hanya aparat resmi, bukan sembarang orang yang datang mengaku petugas.