RUMAH DIGELEDAH POLISI,

Apa Saja Hak Anda?

Pagi itu beberapa orang berpakaian sipil mengetuk pintu, mengaku dari kepolisian, dan meminta masuk untuk menggeledah rumah. Saat rumah digeledah polisi, wajar bila Anda bingung harus berbuat apa dan apa yang boleh Anda tanyakan. Polisi memang berwenang menggeledah rumah untuk kepentingan penyidikan, tetapi kewenangan itu dibatasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, penggeledahan rumah pada prinsipnya harus didahului izin ketua pengadilan negeri, disaksikan warga setempat, dan dicatat dalam berita acara. Ada pengecualian untuk keadaan mendesak, dan pengecualian inilah yang paling perlu Anda pahami karena memberi penyidik ruang untuk bertindak lebih dulu dan meminta persetujuan pengadilan belakangan.

SIAPA YANG BOLEH MENYADAP TELEPON ANDA?

Pemberitaan tentang dugaan penyadapan ilegal yang kini disidik kepolisian memunculkan pertanyaan yang dekat dengan keseharian Anda. Apakah percakapan telepon, pesan WhatsApp, atau panggilan video Anda boleh didengar dan direkam orang lain? Jawabannya tidak, kecuali oleh aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan menjalankannya sesuai prosedur. Aturan penyadapan kini bertumpu pada dua undang-undang yang berlaku sejak 2 Januari 2026, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Ada satu batas yang perlu Anda pegang sejak awal. Undang-undang khusus tentang penyadapan yang diperintahkan KUHAP baru belum terbentuk, sehingga sebagian aturan bagi aparat masih menunggu.

DILAPORKAN POLISI KARENA HUTANG?

Dilaporkan ke Polisi karena Utang

Ini Hak Anda Menurut KUHAP Baru

Dilaporkan ke Polisi karena Utang Belum Tentu Dipenjara

Pinjaman dua puluh juta rupiah untuk modal warung lancar dicicil beberapa bulan, sampai dagangan sepi dan pembayaran berhenti. Tak lama kemudian datang surat dari kantor polisi. Pemberi pinjaman melaporkan Anda dengan tuduhan penipuan. Banyak orang yang dilaporkan ke polisi karena utang langsung membayangkan sel tahanan, padahal utang lahir dari perjanjian. Peminjam yang tidak menepati janji melakukan apa yang dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji, dan penyelesaiannya ada di jalur perdata. Pemberi pinjaman dapat menagih, mengirim teguran tertulis yang disebut somasi, lalu bila perlu menggugat ke pengadilan negeri agar utang dibayar berikut ganti ruginya. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga melarang pengadilan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan kepada seseorang dengan alasan ia tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Larangan itu ditujukan kepada pengadilan yang menjatuhkan hukuman, bukan kepada orang yang melapor. Karena itu, laporan pemberi pinjaman tetap sah diterima dan penyidik tetap boleh memeriksa, sebab yang dicari adalah ada tidaknya tipu muslihat ketika uang itu diminta. Tulisan ini mengacu pada KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.