PRAPERADILAN DI KUHAP BARU

APA YANG BISA DIUJI DAN SAMPAI MANA BATASNYA

Anda mungkin pulang kerja dan mendapati rumah sudah digeledah, atau menerima kabar bahwa saudara Anda kini berstatus tersangka, sementara cara aparat bertindak terasa janggal. Untuk keadaan seperti itu, hukum menyediakan mekanisme pengujian di pengadilan yang disebut praperadilan. Sejak 2 Januari 2026, praperadilan di KUHAP baru menjangkau jauh lebih banyak tindakan aparat dibanding sebelumnya. Aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan pada 17 Desember 2025. Hanya saja, cakupan yang lebih luas itu disertai batas yang tegas. Hal yang sama cuma boleh diuji sekali. Tindakan yang sudah mengantongi izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri pada dasarnya tidak dapat diuji. Kapan permohonan diajukan pun ikut menentukan apakah permohonan itu akan diperiksa sampai tuntas. Tiga batas inilah yang sebaiknya Anda pahami sebelum mengambil langkah apa pun.

LANGKAH HUKUM KORBAN INVESTASI & BROKER ILEGAL

LANGKAH HUKUM KORBAN INVESTASI DAN BROKER ILEGAL

Banyak orang salah paham dengan cara kerja OJK dalam menghadapi investasi atau broker ilegal. Kalau sebuah aplikasi diblokir, sering banget muncul asumsi keliru bahwa uang yang terlanjur disetor bakal langsung balik ke rekening secara otomatis. Padahal secara hukum, anggapan itu keliru besar. Tindakan pemblokiran yang dilakukan OJK itu sebenarnya murni langkah administratif. Tujuannya simpel tapi penting, yaitu memutus akses dan menyetop operasional entitas tanpa izin supaya jumlah korban tidak makin bertambah. Wewenang OJK di sini sebatas sebagai regulator yang menghentikan platformnya, bukan sebagai pihak yang berwenang menarik lalu membagikan ulang duit nasabah.

Jadi, bagaimana caranya supaya uang korban bisa balik? Jawabannya harus lewat proses hukum. Kalau dari awal memang ada unsur penipuan, kasusnya masuk ke ranah pidana di kepolisian. Tapi kalau masalahnya sebatas ingkar janji, larinya ke gugatan perdata. Yang jelas, negara tidak bakal sembarangan menyita dan mengembalikan aset tanpa adanya putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.

REFORMASI KUHAP 2025 & PERLINDUNGAN HAM

REFORMASI KUHAP 2025 DAN PERLINDUNGAN HAM

Antara Janji Perlindungan dan Risiko Penyalahgunaan Proses Pidana

Rapat Paripurna DPR RI pada 18 November 2025 telah mengesahkan Rancangan KUHAP menjadi Undang‑Undang baru yang akan berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. KUHAP 2025 ini diklaim pemerintah dan DPR sebagai pembaruan hukum acara pidana yang modern, partisipatif, dan dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.​ Bagi LBH Surakarta, reformasi KUHAP bukan sekadar perubahan teknis prosedur, tetapi akan menentukan nasib ribuan orang yang berhadapan dengan hukum: dari tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga putusan dan upaya hukum. Karena itu, setiap pasal dan mekanisme baru dalam KUHAP 2025 harus dibaca secara kritis, terutama dari kacamata kelompok rentan dan korban kriminalisasi.​